Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal terus mengupayakan langkah strategis untuk menyelamatkan harga singkong di tingkat petani yang anjlok dalam beberapa bulan terakhir.
Sebelumnya, Gubernur Mirza telah melakukan rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dihadiri perwakilan kementerian pertanian dan perdagangan, bupati, DPRD, asosiasi petani, dan perusahaan pengolah singkong di Lampung.
Menurut Gubernur Mirza, permasalahan singkong tidak hanya soal harga di tingkat petani, melainkan tata niaga dari hulu hingga hilir.
Ia menegaskan, persoalan inti adalah ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan.
“Permasalahannya bukan hanya harga singkongnya saja, tapi tata niaganya dari hulu sampai hilir yang harus diatur. Intinya karena supply dan demand,” ujarnya, saat diwawancarai, Jum’at (19/9).
Mirza menjelaskan, harga tepung tapioka dunia saat ini anjlok dari Rp6.000 per kilogram di awal tahun menjadi Rp4.500 per kilogram.
Kondisi tersebut semakin diperparah oleh masuknya produk impor yang membuat harga lokal kalah bersaing.
“Pabrik di Lampung sudah tidak bisa membeli lagi karena stok melimpah. Gudang penuh, dan mereka kalah harga dengan produk dari luar. Karena itu kita minta pemerintah pusat segera melakukan regulasi supaya tata niaganya terkendali dan harga singkong petani bisa naik,” tegasnya.
Salah satu usulan yang dibawa Gubernur Mirza adalah pemberlakuan larangan terbatas (lartas) impor tapioka untuk meredam tekanan harga di dalam negeri.
Namun, ia mengakui bahwa kebijakan ini membutuhkan waktu 3–4 bulan karena berkaitan dengan kesepakatan ASEAN Free Trade Area (AFTA).(FE)
Comment