Pagi itu, langit Senayan mendung tipis. Di ruang rapat Kementerian Keuangan, suasana tampak biasa: deretan kursi empuk, layar besar yang menampilkan grafik warna-warni, dan meja panjang penuh map laporan. Namun yang tidak biasa adalah sosok di ujung ruangan: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Baru beberapa hari duduk di kursi pengganti Sri Mulyani, ia tampil percaya diri. Jas biru terlipat rapi, dasi merah menyala, dan matanya menyorot tajam. Banyak yang bilang, sorot itu seperti laser audit siap membakar angka-angka yang tak masuk akal.
Lalu ia buka kalimat pertamanya, tenang tapi menusuk:
“Program Makan Bergizi Gratis. Anggaran Rp71 triliun. Yang terserap baru Rp13 triliun. Sisanya? Ke mana?”
Ruangan mendadak hening. Beberapa pejabat menunduk, sebagian lain sibuk membolak-balik kertas seolah mencari jawaban.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program kesayangan Presiden Prabowo, sebuah visi besar agar jutaan anak sekolah Indonesia tidak lagi berangkat belajar dengan perut kosong.
Anggarannya fantastis: Rp71 triliun, setara menara emas setinggi seribu Monas. Tapi kini, yang muncul bukan cerita manis tentang gizi dan senyum bocah sekolah, melainkan pertanyaan getir tentang sisa Rp58 triliun yang seperti lenyap ditelan lubang gelap birokrasi.
Purbaya, dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, mengingatkan:
“Ini bukan angka di kertas. Ini soal nasi di piring anak-anak kita.”
Publik semakin tercengang ketika data lapangan menunjukkan banyak dapur penyedia MBG ternyata dikuasai politisi.
Di Kuningan, belasan dapur berafiliasi dengan anggota dewan. Di Jakarta Timur, nama Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, ikut disebut. Mereka semua buru-buru mengklarifikasi: hanya investor, bukan pengelola langsung.
Tapi publik geleng-geleng kepala. Di tengah rapat paripurna, para wakil rakyat bisa jadi sibuk bukan hanya debat pasal RUU, melainkan juga menghitung ongkos beras, minyak goreng, dan ikan tongkol untuk ribuan siswa.
Seperti sirkus tragikomedi, para politisi berubah dari legislator menjadi “koki bayangan”.
Yang lebih menyayat hati, laporan keracunan massal.
Di SMPN 8 Kupang, 186 siswa tiba-tiba mual dan muntah setelah menyantap menu MBG. Di Bandung, SD Legok Hayam dan SMPN 35 mengalami kasus serupa. Di Sragen, di MAN 1 Cianjur, hingga Nunukan Selatan, cerita serupa terulang: ikan tongkol berulat, nasi basi, makanan yang seharusnya menyehatkan justru jadi ancaman.
Seorang guru di Kupang menahan air mata saat ditanya wartawan.
“Anak-anak ini seharusnya mendapat gizi, bukan masuk UGD. Anggaran triliunan, tapi kualitasnya seperti ini. Apa gunanya?”
Purbaya tidak tinggal diam. Di hadapan DPR, ia mengangkat tumpukan spreadsheet tebal.
“Ini bukan pertunjukan PowerPoint cantik. Saya minta laporan nyata. Saya minta transparansi bulanan, sampai ke piring terakhir di pelosok negeri.”
Laser auditnya diarahkan ke Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Sementara itu, Ombudsman dan Dinas Kesehatan mulai bergerak, melakukan inspeksi dadakan. Setiap dapur MBG kini diwajibkan memiliki sertifikat laik sanitasi.
Pakar UGM memperingatkan: skala produksi massal rawan kontaminasi. Tanpa pengawasan ketat, setiap sendok nasi bisa menjadi medan perang melawan bakteri.
Meski kritik deras, BGN tetap menyodorkan data: 22 juta anak sudah tersentuh program, dan perputaran uang di masyarakat mencapai Rp28 triliun.
Tapi Purbaya masih tak puas.
“Pertanyaannya bukan hanya siapa yang sudah dapat makan, tapi kemana uang sisanya. Ini bukan sekadar angka. Ini soal integritas negara.”
Kisah MBG kini menyerupai cerpen tragis negeri ini, anak-anak belajar tentang gizi, tapi juga belajar arti luka dari makanan basi; politisi bermain spatula; pejabat berdebat di ruang ber-AC, sementara di luar sana ada siswa yang menahan perut sakit.
Dan di tengah semua absurditas itu, berdiri sosok baru: Menkeu Purbaya dengan laser auditnya. Seperti tokoh dalam novel realisme magis, ia mencoba menembakkan cahaya kebenaran ke setiap dapur MBG yang durhaka.
Pertanyaan pun tetap menggantung di udara Senayan:
Apakah Purbaya benar-benar bisa membongkar misteri triliunan rupiah yang menguap?
Ataukah ia hanya akan menjadi tokoh sementara dalam bab panjang sandiwara birokrasi negeri ini? (WN)
Comment