Persoalan hukum menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapatkan perhatian masyarakat. Anwar menilai pemerintah telah menunjukkan langkah signifikan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), khususnya dalam upaya mengembalikan penguasaan kawasan hutan serta menindak aktivitas pertambangan ilegal. Ia menyebut, berdasarkan data yang disampaikannya, kawasan yang telah kembali dikuasai negara mencapai sekitar 5,8 juta hektare perkebunan sawit dan 10.257 hektare area tambang. Selain itu, ia menyebut langkah tersebut turut berkontribusi terhadap pemulihan keuangan negara hingga Rp379 triliun.
Sebuah langkah atau capaian yang patut diapresiasi. Namun, pekerjaan pemerintah belum selesai. Publik tentu berharap penegakan hukum tidak berhenti pada penguasaan kembali lahan atau penyelamatan aset negara. Yang tidak kalah penting adalah memastikan proses hukum berjalan transparan, tidak tebang pilih, hingga menyentuh aktor-aktor yang selama ini berada di balik praktik ilegal. Sebab, persoalan mafia hukum dan penguasaan sumber daya negara bukan hanya soal kerugian ekonomi. Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini memiliki tujuan besar, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan generasi muda. Namun, semakin besar sebuah program, semakin besar pula tuntutan terhadap tata kelolanya.
Sekretaris Umum KOMPRO 98, Fery Soneri, S.H., mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola MBG, termasuk mencari alternatif sumber pembiayaan di luar atau exit plan dari anggaran pendidikan sebagaimana dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026. Menurut Fery, pemerintah akan terus melakukan evaluasi yang
menjadi bagian dari perjalanan program tersebut. Hal yang sama berlaku untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pembangunan infrastruktur koperasi di desa merupakan langkah awal untuk membangun ekosistem ekonomi masyarakat. Tetapi gedung dan fasilitas saja tidak cukup. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana koperasi tersebut benar-benar
hidup, dikelola secara profesional, memiliki usaha yang produktif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Karena itu, ketika masih ditemukan kekurangan di lapangan, pemerintah tidak alergi terhadap evaluasi. Justru, evaluasi menjadi instrumen untuk memastikan program besar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya.
Diakhir statemennya, Anwar Syarifuddin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung berbagai program pemerintahan Prabowo karena menurutnya terdapat sejumlah terobosan besar yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.(red)
Comment